FISIPOL UNSA Gelar Seminar : Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jarot-Ansori Strategi Hadapi Tantangan Fiskal dan Kejar Pertumbuhan Jadi Sorotan Seminar

SUMBAWA 20 Desemeber 2025 — Menjelang satu tahun kepemimpinan Bupati Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Mohamad Ansori, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa (FISIPOL UNSA) menggelar seminar kebijakan publik yang menjadi ruang refleksi dan rekomendasi untuk arah pembangunan Kabupaten Sumbawa. Kegiatan yang berlangsung dalam rangka Dies Natalis UNSA ke-27 ini dihadiri ratusan peserta yang berasal dari birokrat, legislator, akademisi, dan mahasiswa.

Acara menghadirkan pembicara kunci Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP; Kepala BAPPEDA Dr. Dedy Heriwibowo, M.Si; Ketua DPRD Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov; pakar kebijakan dari Matadata Institute Nurdin Ranggabarani, SH., MH; serta akademisi FISIPOL UNSA Muhammad Yamin, SE., M.Si. Diskusi dimoderatori oleh Dr. Ardiansyah, S.IP., M.Si.

Sebagai keynote speaker, Bupati Bapak r. H. Syarafuddin Jarot, MP menekankan bahwa tahun pertama kepemimpinannya difokuskan pada pembenahan tata kelola dan konsolidasi pemerintahan. Menurut Jarot, “Satu tahun pertama adalah fase konsolidasi, pembenahan fondasi tata kelola” yang menjadi landasan persiapan program jangka menengah. Beberapa indikator kinerja yang dibanggakan antara lain pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,26% pada Triwulan II-2025, peningkatan presentase jalan dalam kondisi mantap, serta komitmen lingkungan melalui gerakan “Sumbawa Hijau Lestari”. “Tanam Pohon, Lindungi Hutan, Alam akan menjaga Kita,” seru Bupati mengingatkan. Namun, ia juga tak menampik bahwa tuntutan masyarakat masih besar. “Survei menunjukkan tiga tuntutan utama: pembukaan lapangan kerja, percepatan pembangunan jalan di daerah terpencil, dan penanganan lingkungan yang lebih tegas,” ujarnya. Untuk itu, Jarot menekankan pentingnya kolaborasi. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami mengajak semua pihak untuk ikut mengawal, mengkritisi, dan mendukung pembangunan,” ajaknya. Dalam paparanya beliau juga menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam dunia pendidikan yakni mendorong percepatan pembentukan Tim Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Samawa yang siap didukung melalui APBD Perubahan Tahun 2026.

Namun pembicara dari BAPPEDA dan akademisi memberi peringatan tegas soal kondisi fiskal. Kepala BAPPEDA, Dr. Dedy Heriwibowo, memaparkan proyeksi penurunan transfer pusat yang berdampak pada ruang fiskal daerah: “DBH diproyeksikan turun 87,68% pada 2026.” Pernyataan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera menajamkan prioritas belanja. an bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan identifikasi dan penajaman prioritas belanja. “Kita harus memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan belanja penunjang, dengan memperhatikan aspek urgensi dan manfaat langsung untuk masyarakat,” tambahnya.

Akademisi FISIPOL, Bapak Muhammad Yamin, menyodorkan solusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan potensi lokal. Menurut Yamin, “Meningkatkan PAD melalui tarif pajak udang dan rumput laut berpotensi menambah hingga Rp 462 miliar. tentu jika didukung regulasi yang memberi kewenangan”Beliau juga menekankan perlunya agresifitas dalam program hilirisasi agar nilai komoditas yang besar tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah.

Ketua DPRD, Nanang Nasiruddin, menegaskan peran legislatif sebagai mitra kritis namun solutif: “DPRD tetap menjadi mitra sejajar pemerintah dalam mengaudit kinerja dan menguatkan komitmen untuk rakyat.” Nanang mendorong percepatan penanganan konflik lahan, pembangunan jalan di wilayah terpencil, serta ketersediaan pupuk untuk menjaga produktivitas pertanian. Di akhir pemaparannya, ia mengingatkan semua pihak untuk fokus pada tujuan bersama. “Rakyat tidak butuh perdebatan, mereka butuh kesejahteraan yang nyata. Mari buang ego sektoral, perkuat kolaborasi!” serunya.

Direktur Eksekutif Matadata Institute, Nurdin Ranggabarani, mengingatkan agar Program Strategis Nasional (PSN) dimanfaatkan untuk penguatan kapasitas lokal, bukan sekadar proyek fisik. “PSN jadi momentum untuk memperkuat SDM dan infrastruktur di Pulau Sumbawa,” ujarnya, sambil mengingatkan pentingnya percepatan distribusi APBD agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan hingga desa-desa.

Diskusi panel melahirkan empat pilar rekomendasi strategis yang diharapkan menjadi masukan kebijakan untuk 2026:

1. Optimalisasi fiskal dan peningkatan PAD (penajaman kebijakan pajak daerah dan penggalian sumber penerimaan baru).

2. Penguatan ekonomi lokal lewat hilirisasi dan pengembangan UMKM untuk menyerap nilai tambah sektor kelautan dan pertanian.

3. Percepatan tata kelola publik dan digitalisasi layanan agar efisiensi belanja dan pelayanan publik meningkat.

4. Pemberdayaan SDM dan konsistensi program lingkungan, termasuk agenda Sumbawa Hijau Lestari.

Moderator seminar, Dr. Ardiansyah (FISIPOL UNSA), menutup acara dengan komitmen mendokumentasikan seluruh rekomendasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dan DPRD sebagai bahan rencana program 2026. Seminar ini menurut panitia bukan sekadar evaluasi, melainkan upaya meramu solusi konkret di tengah tekanan fiskal.

Para narasumber sepakat bahwa kuncinya adalah sinergi antar-pemangku kepentingan eksekutif, legislatif, akademisi, serta masyarakat untuk menjawab keterbatasan anggaran dengan kebijakan yang lebih tajam, penggalian potensi lokal, dan percepatan tata kelola. Rekomendasi hasil seminar diharapkan menjadi pijakan penyusunan APBD 2026 yang lebih pro-rakyat dan adaptif terhadap kondisi fiskal.